• Sabtu, 17 Desember 2011 Pukul 16:00 sampai 23:30

• Tempat

  Seamens Cafe, Sanur

• Keterangan

  Ada dua isu besar lingkungan di Indonesia yang mengemuka sepanjang tahun 2011, yaitu pembantaian orangutan dan perkebunan kelapa sawit. Akarumput.com, WALHI Bali, dan musisi seperti Gede Robi (Navicula) dan Made Bayak (Geekssmile) ingin mengamplifikasi dua isu lingkungan …itu dalam sebuah event kreatif di Bali. Inisiatif ini disambut positif oleh Edi Sutrisno dari Sawit Watch dan menyatakan dukungannya. Penggagas event akan menggandeng lembaga lain, terutama yang concern pada penyelamatan orangutan. Event Suara untuk Alam 2 akan diisi dengan: Lelang artworks orangutan Pada Bali Creative Festival di Grand Bali Beach, Sanur, 25-27 November lalu, sejumlah seniman rupa membuat beberapa karya seni bertema orangutan. Artworks itu berupa lukisan di atas media tripleks dan drawing di atas kertas dupleks. Tidak disangka, ada beberapa orang yang bertanya apakah karya-karya itu dijual. Pertanyaan itu memunculkan ide untuk melelang karya-karya itu untuk tujuan yang lebih besar. Sehingga kontribusi seniman pada isu pembantaian orangutan tidak sekadar membangun pesan kesenian. Hasil lelang akan disumbangkan untuk gerakan ekologi di Bali (Walhi Bali) dan lembaga yang bergerak dalam penyelamatan orangutan. Launching single Navicula “Orangutan” Navicula mendedikasikan lagu Orangutan yang baru selesai proses mixing untuk gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Single ini akan masuk dalam album Navicula yang akan rilis tahun depan. Selain Orangutan, Navicula juga mendedikasikan dua lagu baru lainnya yaitu Harimau Harimau untuk penyelamatan harimau sumatera dan Refuse to Forget untuk kampanye menolak lupa atas pembunuhan aktivis HAM Munir. More info: http://akarumput.com/

10 Desember 2011, Hari HAM Internasional. Sebagai momentum perjuangan seluruh masyarakat dunia dalam pergerakan perwujudan Hak Asasi Manusia secara penuh. Terlebih lagi di Indonesia; puluhan, ratusan, ribuan, jutaan rakyat turun ke jalan. Berbekalkan bendera Merah Putih, spanduk, poster dan atau spirit intergritas; mengangakat tangan kiri, menuntut penuntasan seluruh kasus – kasus pelanggaran HAM.

Salah satunya kasus Munir. Bertahun-tahun. Sampai sekarang ini belum sama sekali terungkap siapa aktor utama pembunuh Munir? Pertanyaan yang sama ini, selalu tertanam dalam benak rakyat Indonesia, selalu terlontar dalam seruan aksi demontrasi rakyat Indonesia.

Di hari yang sama, berselang hitungan waktu pukul 17.45 WIB, berita duka;  Telah menghembuskan nafas terakhir kawan perjuangan kita. Sondang Hutagalung, aktivis dengan aksi membakar diri di depan Istana Negara.

Setelah “Munir: Menolak Lupa” dengan ini pula “Tidak Pernah Lupa : Sondang”. “Tidak Pernah Lupa”; tidak hanya aksi mu membakar diri, tetapi keberanian semangat perjuangan mu kawan. Sambil terbakar berlari dan berteriakkan….”Turunkan eSBeYeeee!!!!!!”

Walaupun burung bangkai mencabik-cabik jasadmu tapi roh mu tetap abadi. Semangat perjuangan yang tak pernah mati. Dan kami hanya mampu mewarisi semangat dan Terikan Terakhirmu……..

Dari segi pertanahan, 171 hektar tanah yang akan digunakan dalam proyek ini adalah tanah HGB (hak Guna Bangunan) yang sudah dikuasai PT CTS sejak tahun 1992. Namun, sejak dikuasai, tidak pernah ada pembangunan diatasnya sesuai dengan ijin yang diperoleh PT. CTS. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah kepada PT. CTS dan pembangunan Bali International Park ini juga tidak memperhitungkan nasib ratusan petani yang menggarap lahan ini dari turun temurun sejak tahun 1970. PT CTS membebaskan tanah (baca:menggusur)para petani dengan menggunakan aparat negara, ancaman penggusuran, gantirugi rendah serta penipuan kepada petani dengan memberi sertifikat tanah “bodong” yang tidak jelas lokasi tanahnya. Tindakan penelantaran tanah oleh PT CTS ini jelas menghalangi akses petani pada kesejahteraan dan menyebabkan kerugian Negara. Berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960, PP 36/2008, PP 11/2010, tanah yang ditelantarkan selama 17 tahun itu seharusnya berstatus tanah terlantar yang sudah dikuasai negara dan didistribusikan untuk kepentingan reforma agraria.

Pembangunan proyek ini juga menabrak Surat Edaran Gubernur Bali No.570/1665/BPM, tentang penghentian sementara (moratorium) pembangunan hotel di Bali Selatan. Moratorium ini didasari oleh berlebihnya fasilitas dan akomodasi pariwisata. Hasil penelitian Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata bersama Universitas Udayana terhadap ketersediaan kamar hotel, villa dan pondok wisata di Bali menunjukkan bahwa pada Desember 2010, Bali telah mengalami kelebihan kamar mencapai 9.800 kamar. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa jumlah kamar hotel yang ada saat ini di Bali yang mencapai 55.000 kamar cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah kamar hotel hingga 2015 mendatang. Pembangunan fasilitas berlebih akan menyebabkan kerugian secara sosial dan ekologis dan tidak mempedulikan daya dukung air tanah dan sumber daya listrik.

Keterbatasan fasilitas yang ada seringkali digunakan sebagai alasan untuk pembangunan Bali international Park. Padahal BICC (Bali International Convention Center) yang terletak di areal Nusa Dua sering digunakan untuk tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan international seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007, KTT Bumi, KTT ASEAN dan pertemuan international lainnya. Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diikuti oleh 12.000 orang dari perwakilan 189 Negara termasuk juga LSM International dan jurnalis. Maka alasan keterbatasan fasilitas untuk konvensi tidaklah tepat dan sengaja dimanipulasi oleh pemerintah dan investor untuk memuluskan pembangunan fasilitas baru semacam BIP.  

Dari berbagai pertimbangan di atas, maka disimpulkan bahwa pembangunan Bali International Park menyebabkan penumpukan fasilitas akomodasi pariwisata yang berlebih dan mengganggu kestabilan daya dukung lingkungan, melanggar aturan pertanahan yakni UUPA 1960 dan PP 11/2010 serta merampas tanah garapan ratusan Petani Dompa Jimbaran. Haruskah hanya demi pertemuan tahunan APEC ini penataan lingkungan Bali ke depan dan hak-hak petani dikorbankan?

Siang itu begitu panas, tapi rasa panas itu tidak lagi terasakan oleh anak kecil ini. Anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sudah terbiasa beraktifitas di atas tanah Dompa Jimbaran.

Matanya memandang penuh kekawatiran, seolah-olah penuh pertanyaan, siapakah dirimu wahai orang asing? Dan aku tidak memperkenalkan diri dengan percakapan ucapan bibir yang manis. Dia tampaknya cukup lega ketika aku tersenyum kecil dan langsung membantu  neneknya yang sedang memotong kayu bakar.

Perlahan dia menghampiriku, dari kalimat ajakan itu, aku sadar dia menerima aku. Dengan semangat aku tergugah untuk menerima ajakannya…”ayooo… tebak tebakan apa,ayo….’’,

Tapi harus bisa jawab ya???…pertanyaannya menentang. “trz kalo ga bisa jawab,gimana??..tanyaku balik, dengan entengnya di menjawab…’kalo gak bisa jawab brati om komang goblok’. Dalam hati ini bangga atas keberanian dan kejujurannya menggungkapkan apa yang ada di pikirannya. Tanpa lama-lama pun,aku menjawab …’okeh…!, aku menyatakan persetujuan.

Dengan semangat Ia melontarkan tebak-tebakanya yang pertama. “ada cicak tiga, cicak satu dan dua berantem, cicak tiga hanya menonton. Cicak mana yang duluan jatuh,ayoooo  mana,tebakkk”…ketwanya sudah lebar menyatakan kalau aku tidak bisa menebak dengan benar.

Logika pikiranku mulai berjalan. Kalau cicak berantem pasti ada yang jatuh duluan. Berarti antara cicak satu atau dua yang bakalan jatuh. Dengan lantang aku menjawab”cicak satu”…”ahh satuuu??? Kok??” dia menyangsikan. “yak karena cicak satu yang brantem pasti itu yang jatuh duluan,kan duluan disebutin ayoooo….”, argumenku yang ku anggap benar. “wakakakakkk……”,dia tertawa lebar…”salah Goblokkk….wakakak”,..”yang bener tuh cicak tiga,goblokkkk””…dalam hati aku sudah ga kuat dibilang goblok, dan bertanya menyangsikan “kok??”….’yaa, karena cicak tiga Cuma nonton, namanya cicak berantem pasti ada yang menang, cicak tiga kan tukang tepuk tangan, lupa pegangan,trus jatuh deh……wakakakkk,Gobloooookkkk,huaahhhh”. “jiahhh wakakakakk’ ketawaku menerima kalau aku goblok, pesan dari tebakan ini…ingat pegangan waktu tepuk tangan, biar gak jatuh!

Lanjut dia melontarkn tebakan keduanya. “kentang, kentang apa yang disukai adik bayi??? Dengan semangat aku menjawab “bubur kentang!ayooo…pasti bener…”.

“Ahh…bubur kentang???,,,mana je Um, salah Ummm, yang bener tuh gini….”  Jari telunjukya sudah ada didepan muka ku, digoyang ke kiri dan kekanan mataku tanpa sadar mengikuti gerakan tangan itu, bercampur katawa dia bilang..”kentanggg ting tin tang ting tung,kentangg ting ting tunggg”, tanpa berucap goblok pun aku pun menerima itu. Pesan dari tebakan ini kentang bukan buat bubur tapi lagu, okehh!!

“Hehe…mau lagi”, pertanyaanny mengejek. “ayo apa lagi, hehe?? Sabil ketawa kalimat kentang masih terekam di otak ku.

Sedikit melirik dia pun melontarkan pertanyaan “apa perbedaan aku dengan saya”, sumpah dalam hati aku (penulis) tidak tahu, dia pun menjelaskan…”kalau saya: cantik baik, kaya pinter hehehe,” kalau aku?…pertanyaanku penasaran. Tatapannya tajam sambil tertawa dia menjawab “JELEK, Kayak MONYET, Bau Kayak tai, Ummm begokkk…wakakakakakkk” tertawa puas berlari ke kamar sambil mengambil bantal menutup ketawanya….”wakakakkk…!!!””, masih terdengar.

Pikiranku lansung menutup hal itu, bukan karena menerima pernyataan goblok. Tapi merekan ternyata di atas tanah konflik PT. CTS ini, masih ada kebahagiaan anak-anak kecil. Penuh dengan kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan ide.

Sambil memotong kayu pikiranku selalu bertanya, masihkan nantinya ada kebahagiaan bagi anak-anak kecil petani Dompa yang harus tergusur oleh proyek BIP?  Dapatkah mereka tertawa leluasa sesuai dengan puas? Dimana orang tuanya sendiri menyampaikan,..”tiang ten uning jagi kija tiang yening niki kagusur, tuah niki sane duenang tiang” sambil meneteskan air mata menunjuk pelataran halamannya.

 Berawal dari berbagai isu yang dilempar ke masyarakat oleh para penguasa daerah, baik itu DPRD, Bupati/Walikota, memberikan pencitraan negatif terhadap diberlakukannya Perda RTRW Provinsi Bali. Dalil yang paling sering disampaikan adalah timbulnya kepanikan di dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan gejolak sosial apabila penegakan Perda RTRW Provinsi Bali dilakukan.

 Dilihat secara cermat, pelemparan isu-isu tersebut hanya berupa tuduhan dan asumsi-asumsi tanpa analisis yang jelas dan cenderung merupakan manipulasi informasi yang membuat sebagian masyarakat menjadi sesat pikir terhadap perda tersebut. Berbagai manipulasi informasi yang dilontarkan oleh para penguasa daerah tentunya mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Kalangan agamawan, lembaga-lembaga non pemerintah serta dari kalangan akademisi membantah isu tersebut dengan berusaha meluruskan posisi perda.

 Situasi ini dimaknai sebagai disharmoni oleh DPRD Bali terutama oleh Badan Legislatif yang dengan gerak cepat melakukan tindakan roadshow penyerapan aspirasi ke seluruh pemerintah kabupaten/kota. Suatu tindakan yang dari awal cukup aneh mengingat perda tersebut belum diimplementasikan dan belum ada uji materiil yang dapat secara kuat untuk dijadikan alasan dilakukan penyerapan aspirasi. Dapat ditebak pada akhir kesimpulan kegiatan dari baleg tersebut menghendaki adanya revisi atas perda. Selanjutnya dengan proses politik yang sangat cepat, terbentuk tim pansus dengan agenda mengevaluasi Perda RTRW Provinsi Bali.

 Pengabaian Tanggungjawab Politik

Pertanyaan yang menuntun kita dari permasalahan ini adalah bagaimanakah telaah DPRD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat kabupaten/kota, menghendaki revisi perda. Sedangkan perda tersebut belum sempat dipertangungjawabkan, disosialisasikan dan terlebih lagi diimplementasikan.

 Pertama, pemerintah legislatif dalam hal ini, tercermin tidak mempunyai tanggung jawab terhadap perda. Padahal dikaji secara langsung perda tersebut adalah produk politik DPRD Provinsi Bali. Dari berbagai macam tuduhan negatif yang ditujukan kepada perda itu, pihak DPRD Provinsi tidak memberikan argumen pembelaan (obyektif), baik dari segi historis proses maupun dari esensi yang ada di dalam perda tersebut.

 Melihat kejadian penyerapan aspirasi oleh pihak baleg, pihak DPRD Provinsi malah sekilas terlihat “seolah-olah” membuka diri untuk argumentasi-argumentasi perevisian tanpa ada penyangkalan balik.

 Sikap dari DPRD Bali, penulis analogikan seperti halnya seorang mahasiswa yang sudah meyelesaikan skripsi pada saat dipertangungjawabkan ke hadapan penguji, dia malah memberikan peluang kepada pihak penguji untuk mematahkan segala obyektivitas dalam skripsi tersebut dan sama sekali tidak memberikan argumen analisis pembelaan.

 Malah sebaliknya membuka diri untuk direvisi. Apakah mahasiswa itu mampu bertangungjawab dari apa yang telah disusunnya? Terkait dengan DPRD Provinsi dengan produk politiknya, seperti itulah yang terjadi saat ini. DPRD Provinsi bukannya memberikan argumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang telah mereka hasilkan dan tetapkan melainkan melepaskan tanggungjawab politiknya dengan “ikut” menggugat perda tersebut. Jika tanggungjawab awal untuk mempertahankan perda sebagai produk politiknya sudah terabaikan, masih percayakah kita dengan mereka yang akan mengemban tanggungjawab baru?

 Kedua, terdapat kejanggalan pada proses penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh baleg. Carut-marutnya pemahaman perda ini di tingkat masyarakat justru karena lemahnya sosialisasi atas muatan dalam perda tersebut dan di sisi lain terdapat arus kuat manipulasi informasi atas substansi perda tersebut. Jika perda belum disosialisasikan, bagaimana mungkin masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap perda tersebut? Bagaimana mungkin masyarakat bisa berkesimpulan dan menghendaki revisi?

 Ketiga, keanehan yang lain adalah terbentuknya Pansus Pengajian Perda RTRW Propinsi Bali dengan rekomendasi dari kerja-kerja peneyerapan aspirasi oleh Baleg DPRD Bali. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebuah perda yang belum diterapkan hendak dievaluasi, sedangkan materi pengevaluasiannya hanya bisa didapat dari hasil penerapan perda tersebut? Sehingga patut kiranya dipertanyakan parameter yang digunakan oleh Baleg DPRD untuk merekomendasikan pembentukan pansus termasuk parameter yang digunakan oleh rapat gabungan DPRD Bali untuk menyetujui usulan Baleg DPRD Bali guna membentuk Pansus Pengkajian Perda RTRW Propinsi Bali.

 Politik Simplifikasi DPRD Bali

Dari apa yang disampaikan di atas, penulis berpendapat bahwa DPRD Bali sesungguhnya lembaga yang tidak mampu mempertanggungjawabkan produk politiknya secara sehat terutama Perda RTRW Propinsi Bali. Padahal proses legislasi tersebut sangat memakan banyak biaya serta sumber daya.

 Sangat disayangkan, lembaga politik justru tidak percaya dengan produk politiknya dan bahkan turut larut dalam gugatan-gugatan tidak berdasar untuk merevisi perda tersebut. Seharusnya DPRD Provinsi Bali ada di garda depan untuk mempertahankan produk politiknya dengan mengklarifikasi segala tuduhan negatif yang ditujukan kepada perda tersebut. Tindakan ini minimal dilakukan sampai ada satu anti tesis yang mampu menggugurkan argumentasi politik DPRD Bali atas muatan perda tersebut.

Alih-alih bertahan dan pasang badan, DPRD Bali malah berupaya untuk “membongkar” perda RTRW Propinsi Bali sebelum perda tersebut diterapkan. Pembentukan pansus tersebut sesungguhnya adalah bentuk simplifikasi DPRD dalam melihat masalah dan memberi solusi.

 Sungguh ironis ibarat salah diagnosis lalu mengamputasi kaki seorang bayi yang baru lahir karena menganggap bayi itu tidak bisa berjalan padahal belum pernah berjalan.

* Penulis adalah aktivis Walhi Bali, sudah dimuat www.prakarsa-rakyat.org

Perkembangan paling hangat saat ini adalah rencana pemerintah untuk membangun jalan (tol) di atas Perairan (JDP). Pembangunan ini akan dilaksanakan oleh Konsorsium yang terdiri dari 4 BUMN, yaitu PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga, PT Pelindo III dan PT. Bali Tourism Development Corporation (BTDC).

Tidak jauh beda dengan alasan sebelumnya, proyek JDP ini juga dilandasi alasan sama bahwa Bali Selatan, khususnya Denpasar dan Badung dari ruas jalan Benoa samapai Nusa Dua, mengalami kemacetan yang dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Di tengah fakta kemacetan tersebut, gagasan ini tentu saja dipandang sebagai gagasan menyegarkan bagi masyarakat. Ketika masyarakat jenuh dengan permasalahan kemacetan, akhirnya yang terlintas langsung dalam benak masyarakat adalah: jalan baru maka kemacetan berlalu.

Pertimbangan lain seketika lenyap begitu saja. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi Bali seiring sejalan dengan peningkatan kemacetan itu sendiri tidak menjadi pertimbangan lain. Padahal bila ditelusuri lebih cermat, penyebab utama kemacetan di Bali terutama di Denpasar dan Badung bukan hanya karena persediaan jalan melainkan karena pemerintah gagal menyediakan sarana transportasi publik. Pemerintah gagal membangun manajemen transportasi publik yang optimal.

Kegagalan ini pada akhirnya memacu peningkatan jumlah kendaraan dari periode ke periode. Namun, tingginya volume kepemilikan kendaraan pribadi bukanlah satu-satunya faktor kemacetan di Bali.

Di sisi lain, pariwisata juga berkontribusi besar terhadap permasalahan kemacetan ini. Kondisi obyektifnya, setiap industri pariwisata memberikan pelayanan transportasi ekslusif bagi kliennya. Misalnya, hotel, vila, restoran, spa serta industri pariwisata di bidang hiburan.

Belum lagi perusahaan tour and traveling yang memang notabene bergerak di bidang transportasi. Bayangkan saja berapa banyak akomodasi pariwisata yang semuanya memberikan jasa trasportasi? Berapa jalan dipenuhi mobil-mobil dan bus-bus pariwisata?

Terkait pembangunan JDP, apakah benar-benar dapat menanggulangi kemacetan?

Pertama, pembangunan JDP terdapat empat persimpangan. Satu persimpangan di tengah perairan dan tiga persimpangan di darat. Persimpangan di darat di antaranya: 1) persimpangan dengan jalan di Nusa Dua, 2) persimpangan di Patung Ngurah Rai Tuban, dan 3) persimpangan di Pelindo Benoa. Berbicara simpangan tidak terlepas dari pengalaman sebelumnya yaitu persimpangan Patung Dewa Ruci (Kuta).

Awalnya pembangunan persimpangan tersebut direncanakan langsung laju tanpa traffic light. Tapi, agar tidak terjadi tabrakan arus dari dua arah menuju tiga arah maka dipasanglah traffic light. Penumpukan kendaraan tiap detik pun terjadi sehingga kemacetan terjadi.

Tak ayal persimpangan tersebut disebut sebagai simpang siur, sindiran tepat atas kemacetan dan kesimpangsiuran persimpangan tersebut.

Bahkan, saat ini persimpangan tersebut adalah titik macet luar biasa di ruas Bypass Ngurah Rai. Begitu juga nantinya adanya tiga titik persimpangan dalam rencana pembanguan JDP. Tidakah pada akhirnya menumbuhkan 3 titik kemacetan yang baru? Karena pada ketiga titik persimpangan tersebut akan terjadi pemberhentian jeda beberapa detik maka akan terjadi tumpukan kendaraan–kendaraan berikutnya. Kemacetan tak akan terhindarkan.

Kedua, dibangunnya JDP tersebut menimbulkan kesan Bali lebih nyaman. Sebab, gambaran umumnya di Bali tidak ada kemacetan. Hal ini dapat dikatakan sebagai sekadar alasan yang dicari-cari oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Bali.

Padahal, apabila diteliti lebih jauh, pembangunan JDP ini tidak lebih sebagai proyek untuk kepentingan penyelenggaraan APEC.

Menariknya, sebelumnya rute pembangunan jalan ini adalah dari Pulau Serangan menuju Benoa. Rencana itu telah menjadi rencana dalam Perda RTRW Provinsi Bali. Namun, tiba-tiba proyek jalan tersebut diubah rutenya dari Benoa s/d Nusa Dua hanya karena momentum penyelenggaraan APEC. Konsekuensinya, perubahan tersebut secara otomatis menuntut revisi Perda RTRW Provinsi Bali.

Dengan demikian pembanguan JDP ini bukan murni dibangun sebagai solusi mengatasi kemacetan. Rencana ini hanyalah bagian dari sebatas proyek yang aji mumpung, dalam artian mumpung ada penyelenggaraan APEC dan mumpung didukung pemerintah pusat.

Persoalannya bukan sebatas menerima atau menolak. Namun, permasalahannya adalah kejujuran pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunannya. Karena pijakan kejujuran ini pula yang akan menjadi ukuran apakah kebijkan tersebut benar-benar untuk rakyat atau sebatas kepentingan uang semata pihak-pihak tertentu.

Di sisi lain, perubahan rute JDP tentu saja harus dibarengi kajian mendalam. Kajian pembagian jalan atas rute awal tidak bisa secara serta merta dijadikan kajian untuk rute baru. Apabila itu tidak dilakukan maka proyek JDP bukanlah solusi mengatasi kemacetan. Pada saat yang sama solusi alternatif bagi penataan transportasi publik juga tidak terpikirkan.

Dengan permasalahan ini tentunya pemerintah harus mengambil tindakan tepat. Bukan instan seperti pembangunan JDP ini. Kalau pemerintah mampu menyediakan trasportasi publik yang maksimal dari segi kuantitas, kualitas dan ekonomis masalah kemacetan tentunya dapat diatasi. Pemerintah tak perlu berdiri teguh di atas pakem baku yaitu bangun jalan baru untuk mengatasi kemacetan. pertanyaan terakhir, apakah permasalahan kemacetan dapat diatasi hanya dengan jalan baru, tanpa ada kebijakan pengurangan /pembatasan terhadap kendaraan di Bali?[b]

Penulis adalah aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali