Haruskah Bali Dikorbankan Demi APEC XXI?

by Coretan Dinding

Bali International Park adalah mega proyek yang dibangun sebagai tempat penyelenggaraan KTT APEC XXI pada November 2013 di Bali. Untuk menyambut KTT APEC ini, Bali hendak dipoles rupa sehingga mampu membuat para petinggi Negara peserta APEC menjadi terpesona. Pembangunan Bali International Park didasari oleh Keputusan Presiden RI nomor 29/2010 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara KTT APEC di Bali tahun 2013, yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Budaya dan Pariwisata, Jero Wacik, No. KM.6/UM.001/Mkp/2011 tentang penugasan, tempat dan pembangunan sarana. Keputusan Menteri ini menunjuk PT Jimbaran Hijau sebagai pengembang proyek, di tanah yang diklaim milik PT Citratama Selaras.

Dari segi pertanahan, 171 hektar tanah yang akan digunakan dalam proyek ini adalah tanah HGB (hak Guna Bangunan) yang sudah dikuasai PT CTS sejak tahun 1992. Namun, sejak dikuasai, tidak pernah ada pembangunan diatasnya sesuai dengan ijin yang diperoleh PT. CTS. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah kepada PT. CTS dan pembangunan Bali International Park ini juga tidak memperhitungkan nasib ratusan petani yang menggarap lahan ini dari turun temurun sejak tahun 1970. PT CTS membebaskan tanah (baca:menggusur)para petani dengan menggunakan aparat negara, ancaman penggusuran, gantirugi rendah serta penipuan kepada petani dengan memberi sertifikat tanah “bodong” yang tidak jelas lokasi tanahnya. Tindakan penelantaran tanah oleh PT CTS ini jelas menghalangi akses petani pada kesejahteraan dan menyebabkan kerugian Negara. Berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960, PP 36/2008, PP 11/2010, tanah yang ditelantarkan selama 17 tahun itu seharusnya berstatus tanah terlantar yang sudah dikuasai negara dan didistribusikan untuk kepentingan reforma agraria.

Pembangunan proyek ini juga menabrak Surat Edaran Gubernur Bali No.570/1665/BPM, tentang penghentian sementara (moratorium) pembangunan hotel di Bali Selatan. Moratorium ini didasari oleh berlebihnya fasilitas dan akomodasi pariwisata. Hasil penelitian Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata bersama Universitas Udayana terhadap ketersediaan kamar hotel, villa dan pondok wisata di Bali menunjukkan bahwa pada Desember 2010, Bali telah mengalami kelebihan kamar mencapai 9.800 kamar. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa jumlah kamar hotel yang ada saat ini di Bali yang mencapai 55.000 kamar cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah kamar hotel hingga 2015 mendatang. Pembangunan fasilitas berlebih akan menyebabkan kerugian secara sosial dan ekologis dan tidak mempedulikan daya dukung air tanah dan sumber daya listrik.

Keterbatasan fasilitas yang ada seringkali digunakan sebagai alasan untuk pembangunan Bali international Park. Padahal BICC (Bali International Convention Center) yang terletak di areal Nusa Dua sering digunakan untuk tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan international seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007, KTT Bumi, KTT ASEAN dan pertemuan international lainnya. Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diikuti oleh 12.000 orang dari perwakilan 189 Negara termasuk juga LSM International dan jurnalis. Maka alasan keterbatasan fasilitas untuk konvensi tidaklah tepat dan sengaja dimanipulasi oleh pemerintah dan investor untuk memuluskan pembangunan fasilitas baru semacam BIP.  

Dari berbagai pertimbangan di atas, maka disimpulkan bahwa pembangunan Bali International Park menyebabkan penumpukan fasilitas akomodasi pariwisata yang berlebih dan mengganggu kestabilan daya dukung lingkungan, melanggar aturan pertanahan yakni UUPA 1960 dan PP 11/2010 serta merampas tanah garapan ratusan Petani Dompa Jimbaran. Haruskah hanya demi pertemuan tahunan APEC ini penataan lingkungan Bali ke depan dan hak-hak petani dikorbankan?

Advertisements